pajak makanan dan minuman. Jakarta - Junk food maupun bahan-bahan makanan tak sehat masih saja beredar luas. pajak makanan dan minuman

KLARIFIKASI ATAS IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN. Dengan adanya pajak tinggi, maka makanan-minuman manis tidak terjangkau dan hanya bisa dikonsumsi kelompok tertentu yang uangnya juga berlebih, serta jika sakit bisa menanggungnya sendiri. Ketentuan Pajak Terbaru. Natura adalah imbalan atau penggantian dalam bentuk barang. Independen ) dengan pajak. pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2013-2017 Populasi penelitian meliputi perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan. dua jenis pajak tersebut merupakan hal yang berbeda dan objek pajak daerah serta retribusi daerah termasuk jenis pajak yang tidak dikenakan PPN," kata. DATA Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat terdapat 4. ,. Teddy Avrilliandy, & Pusposari, D. Selanjutnya, untuk menghitung sebuah perusahaan yang tidak memiliki NPWP maka akan diperhitungkan Rp. 3. 66 Tahun 2023 Pasal 4 huruf a, makanan,. 10/2015 berikut ini:. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bisnis. 000. Tidak semua restoran memiliki kewajiban untuk memungut dan menyetorkan Pajak Restoran. manajemen laba dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak (studi kasus pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek di indonesia tahun 2014-2018) skripsi disusun oleh: yolanda valencia 1620210044 stie multi data palembang program studi akuntansi palembang 2020PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN BEBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018). 2015. Kalau hanya menyediakan makan dan minuman untuk dikonumsi ditempat atau pun dibungkus, dengan catatan bukan catering, mana ada pajak masukan dan pajak keluaran untuk pembelian dan penjualan makanan dan minuman tersebut. Sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 Tahun 2014, jumlah bruto untuk jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan. 1. Subjek Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran; Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan mengusahakan restoran. Pengusaha ritel yang menjual barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak. 2. Dalam istilah perpajakan, penyediaan makanan dan/ atau minuman ini dikenal dengan istilah natura atau kenikmatan, yang didasarkan kenyataan bahwa pemberian ini berbentuk barang non-tunai atau fasilitas untuk dinikmati. nyari repot. d UU HPP, imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan termasuk sebagai objek PPh. Dr. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 167/PMK. Sebagian besar di antaranya merupakan industri pengolahan nonmigas. Salah satu pertanyaan yang kerap timbul adalah apakah atas suatu layanan yang dibayar kepada. Ketentuan mengenai pajak atas natura dan kenikmatan mulai diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Tarif PPN sendiri telah ditetapkan Pemerintah Indonesia menjadi 11 persen sejak 1 April 2022 lalu dan akan dinaikkan secara bertahap sampai dengan 12 persen di tahun 2025. Makanan yang bebas PPN yaitu makanan dan minuman yang disajikan di hotel, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Sesuai ketentuan pada Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh, salah satu bentuk natura yang dikecualikan dari objek pajak adalah pemberian makanan dan minuman. Sependapat dengan kantor pajaknya rekan, hehehe. pada 7 Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman di BEI 2015-2019 Cahyat Rohyana 1, Diana Maryana 2 1,2Politeknik Pos Indonesia e-mail: 1cahyatrohyana@poltekpos. Namun, ternyata tidak semua. Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan sebagai Pemilik atau Pengusaha Restoran. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 53/2000. Melaporkan pajak atas penghasilan perusahaan yang diterima (PPh Pasal 25/29). Makanan dan Minuman yang Bebas Pajak Natura dalam PMK 66 Tahun 2023. 000 x 2% = Rp. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK. Uang, emas batangan, dan surat berharga. Obyek penelitian adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019. 03/2009 TENTANG PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI. Untuk mengetahui besaran pajak yang harus dibayarkan, begini rumus perhitungannya. 000 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN, wajib memungut, menyetorkan serta melaporkan PPh Pasal 22, dengan tarif pajak 1,5 % x Nilai Pembelian Makanan atau minuman. Sub Menu 2. Meskipun demikian, tidak semua barang konsumsi dikenakan pajak tersebut. Sub Menu 3. Lima jenis pajak yang digabung menjadi PBJT antara lain pajak restoran, penerangan jalan, hotel, parkir, dan pajak hiburan. Skripsi ini disusun. 167/PMK. bahwa ketentuan mengenai penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja telah diatur dalam Peraturan Menteri. Industri kue-kue basah Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam makanan sejenis kue yang relatif tidak tahan lama, seperti: wajik, lemper, kue lapis, dan martabak (termasuk pembuatan tape dan dodol). Kita harus kembali lagi ke definisi jasa katering atau jasa boga sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ilustrasi. Pajak yang muncul pada setiap struk pembelian makanan dan minuman itu adalah Pajak Restoran atau Pajak Bangunan 1 (PB1). Tidak susah untuk menghitung pajak konsumsi dalam membeli makanan ataupun minuman. Beberapa perusahaan di Indonesia termasuk perusahaan distributor makanan dan minuman, dalam membayar pajak biasanya berupaya agar beban pengeluaran pajak perusahaan distributor menjadi seminimal mungkin. Pertama, natura yang dikecualikan dari pajak penghasilan (PPh) adalah makanan,. Populasi dalam penelitian di bursa efek indonesia perusahaan manufaktur sub makanan dan minuman, ada 18 perusahan dan sempel yang diambil 6 perusahaanA+ A-. 0 Readiness Index (INDI 4. kalau mau dikukuhkan boleh-boleh saja, tapi ndak ngaruh. Mike Rayner dari Oxford University Department of Public Health pun menyarankan pemerintah untuk menaikkan VAT (Value Added Tax atau Pajak Pertambahan Nilai) pada minuman. Berbagai macam strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghemat kewajiban pajaknya salah satunya dengan manajemen. Alinea. ac. dan kebijakan hutang terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 42 UU HKPD, PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan. e-Proceeding of Management, 8(2), 1085-1092. 2. JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan kembali ketentuan pajak atas makanan dan minuman sebagaimana diatur dalam UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). com 18 Mei 2022. Sementara itu, jumlah kedai makanan dan minuman di DKI mencapai 22. Jumlah itu meningkat 13,94% dibandingkan tahun 2019 yang mencapai US$ 27,4 miliar. Pasal 5 (1) Jasa tertentu dalam kelompokjasa. Objek dan Subjek Pajak Restoran. Merujuk PER-12/PJ/2022, pengertian Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak atau disebut Klasifikasi Lapangan Usaha adalah pengelompokan aktivitas atau kegiatan ekonomi Wajib Pajak yang memuat informasi aktivitas,. 000. (1) Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600. Dengan syarar penyediaan tersebut untuk seluruh karyawan (dari top level s/d pelaksana) dan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK. 3. Industri Makanan dan Minuman Masih Jadi . (Studi Empiris Pada Perushaan Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 - 2020) Muhammad Azwar Akuntansi Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016. id. c. com, JAKARTA — Restoran dan cafe tetap mengenakan pajak maksimal 10 persen kepada pembelinya meskipun sudah terdapat kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 11 persen. Pajak yang muncul pada setiap struk pembelian makanan dan minuman itu bukanlah PPN, melainkan Pajak Restoran atau Pajak Bangunan 1 (PB1). Sebagaimana diketahui pemerintah telah mengubah besaran tarif PPN menjadi 11 persen. Untuk itu, peraturan mengenai pajak atas natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam PMK No. Ilustrasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Namun, dengan adanya pengecualian yang diatur dalam PMK Nomor 66 Tahun 2023, fasilitas kantor yang dikenakan pajak ialah sebagai berikut: 1. 03/2018 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan. Bila Subjek Pajaknya adalah Orang Pribadi, maka penulis berpendapat dikenakan PPh Pasal 21; 2. Pelaku usaha yang sudah terdaftar dan berizin di Direktorat Jenderal Pajak wajib menyetorkan pajak yang telah dipungut dari konsumen ke kas negara setiap bulannya, sedangkan. Bila omzet pelaku usaha restoran atau jasa boga tidak melebihi batasan yang ditetapkan dalam peraturan daerah (perda), makanan dan. JAKARTA, KOMPAS. 36 TAHUN 2008 Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi WPDN dan BUT tidak boleh dikurangkan dengan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau. Dalam Laporan Kinerja (Lakin) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2020 menyebut, rencana aksi 2021 tersebut antara lain merujuk kepada, pertama industri makanan dan minuman (mamin) termasuk produk sawit, produk makanan kesehatan seperti sarang burung walet, dan produk pakan ternak. perlakuan perpajakan atas penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. 03/2022 tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak. 010/2015) Dasar pemotongan PPh Pasal 23 sebagaimaa. (1) Makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak. dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu serta yang berkaitan dengan. Bentuk penyajian dari makanan atau minuman jasa katering kepada pelanggan, yang sesuai dengan bunyi pada ayat 2 bisa dilakukan dengan atau tidak menggunakan peralatan dan petugas. 03/2022 TENTANG KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN MAKANAN DAN MINUMAN, JASA KESENIAN DAN HIBURAN, JASA PERHOTELAN, JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR, SERTA JASA BOGA ATAU KATERING, YANG TIDAK DIKENAI PAJAK. Ketiga, bahan makanan dan bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu juga dikecualikan dari objek PPh. 000. 0) dan pendampingan dalam penerapan. Tidak termasuk dalam pengertian jasa boga atau katering adalah penjualan makanan dan/atau minuman yang dilakukan melalui tempat. PMK-83/PMK. Kemudian penting untuk Anda ketahui, atas pajak penjualan terhadap makanan, dihitungnya sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan. Industri kue-kue basah Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam makanan sejenis kue yang relatif tidak tahan lama, seperti: wajik, lemper, kue lapis, dan martabak (termasuk pembuatan tape dan dodol). JAKARTA, DDTCNews - Batasan natura dan kenikmatan berupa kupon makanan dan minuman bagi pegawai yang berdinas di luar kantor yang dikecualikan dari objek PPh bisa lebih dari Rp2 juta per bulan. penghindaran pajak terhadap biaya hutang. PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI DAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU SERTA YANG BERKAITAN. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. 18,70% pada penerimaan negara bukan pajak dan 0,70% pada hibah sedangkan tahun 2018 kembali mengalami kenaikan menjadi 81,40% pada penerimaan pajak, 18,30% pada penerimaan negara bukan pajak dan 0,30% pada. Ketentuan ini berlaku dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi WPDN dan BUT, tidak boleh dikurangkan dengan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta. E. 01 (2020): 14-30 14 PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN DI BEI Kharisma Aulia Dianitha1a Endang Masitoh1 Purnama Siddi1 1Universitas Islam Batik Surakarta acorresponding author:. Aplikasi Perpajakan; Formulir Perpajakan; Informasi Publik. Pengguna anggaran. Kemasan Makanan Plastik. Populasi yang dipergunakan untuk penelitian ini yaitu perusahaan makanan dan minuman yang. Makanan dan Minuman yang Bebas Pajak Natura dalam PMK 66 Tahun 2023. Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan batasan nilai kupon makanan dan. Bisnis. acuan salah satunya, Pasal 1 PP 68/2010. Pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh. Warta Ekonomi. com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. 36/2008, tarif yang dikenakan dalam usaha tata boga atau jasa katering adalah 2 persen dari jumlah bruto bila Wajib Pajak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Bentuk perizinannya berupa sertifikat SPP-IRT. Jasa tertentu dalam kelompok jasa berikut tidak dikenai PPN: Jasa pelayanan kesehatan medis. Pasal 4 (1) Makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi makanan dan minuman baik yang bahwa makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga atau katering yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, tidak dikenai pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau. bahwa untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan penyelarasan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah, perlu diatur. Kriteria pelaku usaha yang dikenakan pajak atas penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman antara lain: 1. Hal ini diberlakukan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun, tidak semua jenis natura dan/atau kenikmatan termasuk ke dalam onjek pajak penghasilan. (2) Restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa. 496. PPh Pasal 21 = 50% x Rp 1. Sub Menu 4. 000 x 4% = Rp. Kami menemukan bahwa jika pajak minuman manis ini diterapkan selama 25 tahun, pendapatan pajak yang didapat dari orang-orang miskin berjumlah $0,5 miliar (Rp7 triliun), dan $15,1 miliar (Rp211. 36 Tahun 2008. org Berikut ini daftar makanan dan minuman, serta jasa-jasa yang menjadi objek pajak daerah dan karenanya terbebas dari pengenaan PPN: Makanan dan minuman yang disajikan oleh: hotel; restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; pengusaha jasa boga atau katering. Tim Penyuluh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying menjadi narasumber sosialisasi kewajiban perpajakan instansi pemerintah di Kota Bandung (Senin, 14/11). makanan dan minuman yaitu PT. 03/2022 tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Berdasarkan kriteria. Belanja makan minum yang disajikan di restoran, hotel, warung, rumah makan, dan semacamnya yang meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat atau tidak cukup dikenakan PPh 22 sebagai belanja biasa dengan tarif 1. Adapun, dalam Laporan Kinerja (Lakin) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2020 menyebutkan rencana aksi tersebut antara lain merujuk kepada, pertama industri makanan dan minuman (mamin) termasuk produk sawit, produk makanan kesehatan seperti sarang burung walet, dan produk pakan ternak. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diinformasikan Secara Berkala; Daftar Informasi yang Wajib Diumumkan Dengan Serta Merta; Daftar Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat; Anggaran dan Realisasi Keuangan. Kupon makanan dan/atau minuman juga menjadi objek pajak jika nilainya melebihi Rp 2 juta untuk setiap pegawai dalam jangka waktu 1 bulan. Jenis Pajak dalam Bisnis Ritel. Industri pengolahan merupakan sektor tertinggi yang memberi kontribusi dalam sektor ekonomi. /2001 tentang Perlakuan Perpajakan atas Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai dan Penggantian atau Imbalan Sehubungan. com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan makanan dan minuman sebagai jenis barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai ( PPN) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris Penghindaran Pajak Perusahaan Makanan dan Minuman Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. Hal ini sudah tertera dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Akasha Wira International Tbk (ADES). Dalam peraturan terkait natura dan kenikmatan, salah satu yang diatur yaitu mengenai makanan, bahan makanan, minuman, dan bahan minuman. 70/PMK. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1999, perlu ditegaskan mengenai perbedaan antara penyerahan makanan dan atau minuman oleh restauran dengan. Ringkasan Jawaban Makanan dan minuman yang dijual restoran merupakan objek Pajak Restoran atau PB1. Pasal 9 UU No. Untuk menghindari pengenaan pajak ganda atas objek yang sama, UU PPN mengecualikan makanan dan minuman yang dijual di restoran dari objek PPN sehingga pemilik restoran tidak perlu melakukan pemungutan. OBJEK PAJAK. Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-213/PJ. Penelitian ini. 03/2018 Penyediaan Makanan Dan Minuman Serta Imbalan Dalam Bentuk Natura Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. 068. Sumber :(data diolah) Gambar. 03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Jakarta - Junk food maupun bahan-bahan makanan tak sehat masih saja beredar luas. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan d. Selain itu, ada juga yang tidak dikategorikan dalam objek pajak, yakni pelayanan yang disediakan oleh restoran yang pengelolaannya digabung dengan hotel. Tarif pajak makanan restoran seperti PPN biasa dikenakan 10 % dari harga jual makanan tersebut. Indonesia,. Informasi Publik Menu 1. Sementara itu, Penyuluh Pajak KPP Pratama Bandung Cibeunying Erik Rubiyanto menjelaskan, pengadaan makanan dan minuman (mamin) oleh instansi pemerintah dapat dikategorikan sebagai pajak pusat atau pajak daerah. 1. Cara Menghitung Tarif Pajak Restoran. Dalam peraturan terkait natura dan kenikmatan, salah satu yang diatur yaitu mengenai makanan, bahan makanan, minuman, dan bahan minuman. JAKARTA, investor. Pajak Natura atas Penyediaan Makanan/Minuman Kepada Pegawai. "Nilai kupon dikecualikan dari objek pajak Pajak Penghasilan sepanjang tidak melebihi Rp 2 juta untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 bulan," tulis Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan (PMK).